KEADILAN – 19.372 kanal YouTube pro Pemerintahan Prabowo Subianto dibekukan google. Pembekuan itu berlangsung sejak Juli sampai September 2026. Kanal-kanal tersebut bagian dari jaringan pengaruh terkordinasi.
Ribuan kanal tersebut dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia. Mereka menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.
Jumlah kanal yang dibekukan tersebut termasuk terbesar sepanjang keberadaan google di Indonesia. Rincian pembeluan terbesar terjadi pada Bulan Agustus 2026. Sebanyak 10.134 kanal dibekukan karena dikualifisir google bagian dari jaringan pengaruh terkordinasi.
Kanal-kanal yang dibekukan tersebut tidak saja mengeluarkan konten mendukung pemerintah, tapi juga memproduksi konten-konten yang mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Bahkan menyerang pribadi pata pengkritik Pemerintah Prabowo Subianto.
Berdasarkan laporan Google, penindakan terhadap jaringan operasi pengaruh di Indonesia berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama Juli 2026 dengan membekukan 6.888 kanal YouTube. Tahap kedua Agustus 2026 dengan pembekuan 10.134 kanal YouTube. Tahap ketiga pada September 2026 dimana 2.350 kanal YouTube dihentikan.
Menurut Google, pola hampir 20 ribu kanal tersebut sangat mirip. Begitu juga dengan produk dan konten yang nyaris serupa, yakni mendukung pemerintah dan administrasinya.
Google juga mencatat penghentian 17 kanal YouTube lainnya dalam laporan Juli. Kanal-kanal tersebut menyebarkan konten dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu untuk mendukung pemerintah Indonesia.
Namun, Google tidak secara tegas menyebut jaringan 17 kanal itu terhubung dengan Indonesia. Karena itu, jumlahnya tidak dimasukkan dalam penghitungan utama 19.372 kanal.
Operasi pengaruh terkoordinasi bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia. Laporan Google memperlihatkan penindakan terhadap jaringan serupa di sejumlah negara, mulai dari Tiongkok, Rusia, India, Iran, Pakistan, Azerbaijan, hingga Amerika Serikat.
Temuan tersebut menunjukkan operasi pengaruh terkoordinasi menjadi persoalan lintas negara. Google melakukan penindakan terhadap jaringan yang dinilai menggunakan berbagai platform digital untuk menjalankan aktivitas tersebut.
Meski mengungkap jumlah kanal yang dihentikan, Google tak merinci nama kanal, identitas pengelola, jumlah penonton, maupun pihak yang berada di balik jaringan operasi pengaruh di Indonesia. Google juga tak menyatakan bahwa seluruh kanal yang dihentikan merupakan bagian dari operasi resmi pemerintah Indonesia.
Karena itu, angka 19.372 kanal tersebut tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai jumlah kanal milik pemerintah atau jaringan yang secara resmi bekerja untuk pemerintah.
Pembekuan kanal-kanal tersebut bukan dihentikan semata-mata karena menyebarkan konten pro-pemerintah. Fokus investigasi Google terletak pada pola aktivitas terkoordinasi yang ditemukan di balik penyebaran konten tersebut.
BACA JUGA: Sadis, Aspirasi Rakyat Ditelikung DPR dalam UU Perampasan Aset











