KEADILAN– Menko Polhukam Mahfud MD resmi ditunjuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Usai dinyatakan resmi sebagai pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud pun berpidato. Ia bersedia menjadi cawapres mendampingi Ganjar. Mahfud meyakini bahwa Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia.
“(Sebuah) kehormatan dan kebangaan, saya diberi amanah mengemban tanggung jawab besar dan mulia, bersama Mas Ganjar meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” ucap Mahfud MD dalam pidatonya di DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat
Bagi Mahfud, Ganjar adalah sosok yang berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik dan berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar.
Mahfud lantas sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Ia berterima kasih karena sudah diberi kepercayaan menjadi Menko Polhukam.
“Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang memberikan kesempatan untuk berkhidmat pada pemerintah, sehingga bisa ikut membangun bangsa,” ucap Mahfud.
Mahfud yang menggunakan batik hijau dan peci hitam ini memastikan, dirinya bersama Ganjar Pranowo akan memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dna rakyat jika diberi amanah menjadi presiden dan wakil presiden di 2024.
“Insyaallah langkah kita sejahtera lahir batin, adil, makmur akan mendapat jalannya, qobul. Saya mendapat kehormatan dan menyatakan kesediaan kepada rakyat untuk ikut kontestasi di Pilpres 2024,” ucap Mahfud.
Mahfud menyampaikan, ia dan Ganjar siap mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan bahwa jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas.
“Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, politiknya demokratis, budaya gotong royong-nya hidup serta mengendapkan persaudaraan,” terangnya
“Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya, di bidang sosial politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya,” imbuhnya.
Menurut mantan Ketua MK itu, prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat.
“Dalam pembangunan politik, negara kita menganut Demokrasi. Di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. dalam implementasinya demokrasi membutuhkan Nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat sedangkan Nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa Nomokrasi akan anarkis. sementara Nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang,” tegas Mahfud.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
