KEADILAN – Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH) Manlian Ronald Simanjuntak mengatakan pemerintah melalui Kementerian PUPR memanfaatkan waktu penghentian sementara proyek pembangunan kereta cepat sebaik mungkin. Hal ini karena permasalahan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bukan hanya soal banjir, pipa Pertamina ataupun adanya keretakan rumah penduduk. Namun ada problem lainnya yakni ketika menjelang Bandung, ada suatu bukit yang memang harus ditembus dan terdapat rumah penduduk di sekitarnya. “Waktu dua minggu ini sebaiknya dimanfaatkan sekaligus mengecek jalur kereta cepat sepanjang 142,3 km di ujung. Jangan soal banjir selesai, enam bulan ada masalah lagi,” ujar Manlian pada Selasa (03/02/2020).
Manlian menghimbau, peran konsultan dan kontraktor proyek pembangunan kereta cepat ini lebih optimal, meskipun ada keterbatasan peran konsultan karena adanya kontrak kerja. Ia menyarankan, supaya kontrak itu di-cek kembali dan di revisi, apa-apa saja yang perlu.
“Pemerintah sebaiknya memanggil kontraktor dan konsultan untuk mengecek kembali design-nya. Yang paling penting, cek kondisi lingkungan dan kondisi alam,” tegas Manlian.
Sebelumnya, Plt. Dirjen Bina Konstruksi PUPR Danis Hidayat Sumandilaga mengumumkan proyek pembangunan kereta cepat dihentikan sementara untuk dua minggu ke depan.
Setelah Proyek Kereta Cepat Dihentikan, Ini Saran Guru Besar UPH
