KEADILAN- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira mengapresiasi mundurnya Belva Devara dari Staf Khusus Millenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Bhima, mundurnya Belva menunjukkan millenial memiliki integritas dan mampu menghindari konflik kepentingan saat berada di pemerintahan.
“Saya menghargai keputusan mundurnya Belva sebagai staf khusus kepresidenan. Permohonan pengunduran diri itu adalah haknya sebagai bentuk pertanggungjawaban millenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
Sebelumnya, Bhima sempat melayangkan undangan terbuka untuk berdebat dengan Belva. Ada pun topik yang ingin diperdebatkan terkait Kartu Prakerja dan juga berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, sebelum ditunjuk menjadi Stafsus Millenial Presiden Jokowi, Belva merupakan CEO Ruangguru. Perusahaannya itu kemudian terpilih sebagai salah satu mitra program pemerintah yakni Kartu Prakerja. Keterlibatan tersebut dianggap oleh banyak pihak dapat menyebabkan konflik kepentingan.
Namun dalam tanggapannya ia mengatakan, undangan debat terbuka terhadap Belva Devara tidak berlaku lagi.
“Karena posisi Belva sudah tidak lagi menjadi Staff Khusus, maka berakhirlah undangan debat yang saya ajukan. Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staff Khusus Presiden,” tutur Bhima.
Meski demikian kata Bhima, permasalahan terkait Kartu Prakerja tak lantas usai dengan mundurnya Belva. Bhima meminta agar dilakukan penyidikan terkait perjanjian kerja sama pada mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, menurutnya ada hal lebih penting yang harus diperhatikan.
“Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer seperti BLT dibandingkan dengan pelatihan online,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid-19.
“Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya,” sambungnya.
Terakhir, dia berharap kepada staff khusus Milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satunya tetap menjadi Staffsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya.
“Perjalanan karier kawan-kawan millenial masih cukup panjang, dan generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang di Republik ini akan mengawasi setiap langkah kawan-kawan. Maka jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kalian adalah harapan sekaligus contoh bagi rakyat Indonesia,” pungkas Bhima.
AINUL GHURRI
