KEADILAN- Presiden Joko Widodo memberikan stimulus keringanan biaya listrik di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Keringanan itu diterapkan dengan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 450 VA selama tiga bulan ke depan yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan. Sedangkan diskon 50 persen tagihan listrik untuk pelanggan prabayar 900 VA bersubsidi.
Hal itu juga mengacu pada pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sosial dalam Bentuk Pemberian Keringanan Tagihan Listrik bagi Golongan Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi.
Berikut skenario pelaksanaan pemberian keringanan tarif tenaga listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA:
Untuk reguler atau pascabayar rekening listrik gratis bagi pelanggan dengan daya 450 VA yang berlaku mulai April, Mei, dan Juni 2020. Sementara, untuk prabayar setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir.
Sedangkan bagi pelanggan dengan daya 900 VA yang pascabayar, rekening listrik dibayar 50 persen (biaya pemakaian dan biaya beban). Kemudian untuk prabayar setiap bulannya diberikan token gratis sebesar 50 persen di kali (x) pemakaian bulanan tertinggi dan pemakaian 3 bulan terakhir.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam video conference menuturkan, pihaknya terus berupaya agar dapat memberikan bantuan dengan skenario terbaik khususnya dari sektor ketenagalistrikan. Ia menambahkan, pemerintah menaruh fokus pada beberapa sektor seperti industri kecil menengah dan pelanggan industri dengan orientasi eskpor.
Hingga saat ini, sebut Rida, pemerintah terus melakukan survey demi menerima masukan mengenai kemungkinan pemberian manfaat yang sama kepada golongan pelanggan lain.
“Kita lagi cari masukan, keluhan dari lapangan. Contohnya sudah ada pelanggan industri yang meminta penangguhan pembayaran. Kita antisipasi itu semua,” tutur Rida.
Disisi lain, kondisi pandemi corona turut berdampak pada asumsi pertumbuhan listrik oleh pemerintah. Rida tak menampik pertumbuhan listrik yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi berpotensi untuk direvisi.
AINUL GHURRI
