Keadilan

KEADILAN – Hak angket kecurangan pemilu disinyalir tidak akan bergulir di DPR RI. Hal tersebut diduga berbenturan dan tersandera dengan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu yang membuat hak angket kini melempem dan tak kunjung dibawa ke paripurna.

Namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turut menggulur hak angket membantah isu tersebut. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan hal itu bakal terjadi sebagai alasan tak berjalannya hak angket.

“Saya tidak tahu siapa yang omong dan kepentingannya apa. Justru kepentingan kelompok yang menggagalkan hak angket itu yang jangan-jangan, itu pusat masalahnya,” ujar anggota Fraksi PKB DPR RI, Luluk Nur Hamidah kepada Keadilan, Kamis (28/3/2024).

Menurut Luluk, hak angket merupakan momentum untuk membongkar setiap praktik kecurangan dan pelanggaran terhadap Undang-undang. Kalau angket tak berjalan, akan berakibat kepada turunnya kualitas demokrasi.

“Kalau kita ingin memperbaiki sistem pemilu, sistem politik bahkan demokrasi kita, mau tidak mau harus melalui jalur ini,” tegasnya.

Sejauh ini kata Luluk, hak angket belum diajukan di rapat paripurna. Namun kata Luluk, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada koalisi partai yang mengusulkan hal tersebut.

“Kalau tiga fraksi sudah form ya. PKB, NasDem, PKS. Kalau kemudian PDIP tetap berada di dalam gerakan ini ya berarti enggak ada masalah. Mau enggak mau kita harus bisa mendapatkan dukung mayoritas,” tegasnya.

“Enggak cukup hanya dengan tiga. kalau cuma ngajuin gampang. Kalau kemudian ini berhasil dibahas di level Pansus, maka harus ada PDIP. Karena kan melalui keputusan mayoritas,” tambahnya.

Luluk memastikan, dukungan dari 25 orang lintas fraksi partai di DPR belum ada. Saat ini kata Luluk, pihaknya masih mengacu pada pernyataan politik (political statement) pada rapat paripurna, Selasa, 5 Maret 2024 lalu.

“Officially belum diajukan. Minimal 25 orang dari lintas fraksi memang belum. Karena memang itu tadi, memastikan siapa sih sebenarnya koalisi kita di parlemen untuk mengusung hak angket,” tegasnya.

Sementara politisi PDIP, Hendrawan Supratikno membantah tak bergulirnya hak angket lantaran tak sedikit anggota DPR yang tersandera dengan kasus hukum. Bagi Hendrawan, isu tersebut hanyalah asumsi.

“Kalau spekulasi, asumsi itu bisa. macam-macamlah. Kita tunggulah prosesnya. bersabar saja,” ujar Hendrawan kepada Keadilan.id, Kamis (28/3/2024).

Apalagi kata Hendrawan, belum ada instruksi yang jelas dari DPP PDIP terkait hak angket tersebut. “Masih melihat perkembangan di Mahkamah Konstitusi dan dinamika politik nasional. Teman-teman semua masih konsentrasi masih mengawal perhitungan di KPU masing-masing. Kita harapkan nanti arahan, instruksi dari DPP. Karena DPP masih konsentrasi di MK,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Syamsul Mahmuddin

Mahfud MD: Selalu Ada Bisikan Jelang Putusan