KEADILAN – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) makin trengginas memberantas korupsi. Tim jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (16/02/2024), menetapkan lima tersangka perkara korupsi timah yang merugikan perekonomian negara ratusan triliun rupiah.
Kelima tersangka diyakini penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup terlibat dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022. Dari lima tersangka, tiga dari swasta dan dua dari PT Timah Tbk.
Kelimanya adalah SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Setelah itu HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN). MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 s/d 2021. Dan, EE alias EMLselaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 s/d 2018.
Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
• Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari Tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan yakni Tersangka TN alias AN dan Tersangka AA;
• Kemudian mengenai Tersangka SG alias AW dan Tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbkpada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah;
• Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk;
• Pada saat itu, Tersangka SG alias AW memerintahkan Tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh Tersangka MBG;
• Bijih timah yang diproduksi oleh Tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk;
• Untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP);
• Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
• Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
• Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh Tersangka MBG dan Tersangka SG alias AW;
• Selain membentuk perusahaan boneka, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik Tersangka SG alias AW;
• Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma.
• Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara itu pasal yang disangkakan kepada kelima Tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga langsung ditahan oleh jaksa penyidik.
Sebelumnya, seperti diberitakan keadilan.id, Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan nilai kerugian perekonomian negara dalam dugaan korupsi itu melebihi kasus PT Asabri yang mencapai Rp22,7 triliun. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi PT Timah.
“Udah ada bayanganlah, tapi BPKP sudah mulai masuk. Belum berani [menyebutkan], lebih dari itu [triliunan]. Kayanya kalau biaya reklamasi itu besar sekali, lebih dari itulah [kasus Asabri],” kata Febrie saat ditemui keadilan.id, beberapa waktu lalu.
Dia juga menambahkan bahwa kasus korupsi ini telah berdampak pada kondisi wilayah tambang yang izin usahanya telah dipermainkan. Alhasil, kondisi wilayah tersebut saat ini mengalami kerusakan berat.
“Kan kerusakannya berat itu, anak-anak udah lihat dari drone. Nah, ini akan jadi beban siapa itu, kalau ternyata dari perusahaan itu enggak beresin itu, bakal jadi bahan pemberitaan. Berat betul,” tambahnya.
Reporter: Syamsul Mahmuddin
BACA: Kejar-kejaran dari Pekanbaru, Jaksa Tangkap Buronan di Jalan Lintas Kampar
