KEADILAN – Per 30 April 2024, realisasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai Rp4,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, jumlah itu adalah 12,1 persen dari total pagu Rp39,8 triliun.

“Terutama untuk infrastruktur itu mencapai Rp2,8 triliun, pagunya cukup besar Rp36,5 triliun,” kata Menkeu dalam jumpa pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/5/2024) lalu.

Semula, ia melaporkan bahwa total alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dari 2022-2024 senilai Rp72,3 triliun.

Tercatat, untuk alokasi anggaran 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Lalu, alokasi 2023 meningkat Rp27 triliun. Sementara, di 2024, alokasi yang dianggarkan untuk IKN mencapai Rp39,8 triliun.

Adapun, tahun ini, realisasi pembangunan klaster infrastruktur di IKN sebesar Rp2,8 triliun per April dari pagu Rp36,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator, hingga kementerian lainnnya dan gedung Otorita IKN (OIKN).

Selain itu, anggaran juga disalurkan bagi pembangunan tower rusun ASN dan pertahanan keamanan, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Termasuk digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, hingga bandara VVIP.

Tak hanya itu, anggaran juga digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), serta pengendalian banjir IKN.

“Non infrastruktur ada Rp2 triliun dari Rp3,2 triliun. Memang cukup banyak. Mulai dari perencanaan, koordinasi, promosi, publikasi, sosialisasi, rekomendasi, dukungan polri, dan operasional IKN,” tambah Ani, sapaan Sri Mulyani.

Ia menilai, jika dilihat, belanja IKN meningkat dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, naik ke Rp27 triliun. Lalu, tahun ini, Rp39,8 triliun ada di APBN,” katanya.

Reporter: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Penerus Bonar