KEADILAN – Buruh mengulangi lagi tuntutan kenaikkan upah minimal 13 persen. Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konfrensi pers virtual di Jakarta, Senin (17/10/2022).
Selain kenaikan upah, Said Iqbal juga menolak rencana pemerintah dan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena adanya resesi global di tahun 2023. “Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP 36,” ujarnya.
BACA JUGA: Mendagri Lantik Heru Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Adapun PP (Peraturan Pemerintah) No 36/2021 tentang pengupahan yang naik upahnya hanya 1-2%. Sehingga menurut Said Iqbal, hal tersebut tidak masuk akal.
Dikatakan Said Iqbal, berdasarkan riset Partai Buruh dan KSPI, kenaikan bahan makanan dan minuman bakal naik 15%, karena harga-harga makanan naik. Biaya transportasi juga naik hingga 50%.
“Buktinya, sebelumnya ongkos angkot Rp4.000, kini umumnya naik Rp2.000 menjadi Rp6.000 untuk sekali perjalanan. Selain itu, terjadi juga inflasi tempat tinggal yakni tarif kos-kosan sebesar 10%,” terangnya.
Ia menegaskan agar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) jangan sampai membela kepentingan pengusaha kelas hitam yang mau upah murah.
Menurutnya, tugas para meteri ialah mencegah agar dampak buruk resesi global tidak berimbas pada rakyat. Bukannya justru menakut-nakuti rakyat.
“Rakyat sudah susah. Mereka sudah mengurangi jajan anak. Mengurangi biaya makanan. Sementara di meja makan para menteri tak ada yang berkurang. Tetapi rakyat disuruh bersiap. Terus kalau begitu kerjamu apa?” Tegasnya.
Partai Buruh mengecam keras gaya hidup pejabat yang tidak menunjukkan empati. Baru pulang dari luar negeri. Dari Amerika dan Eropa. Bukannya membawa investasi, tetapi mengatakan dunia sedang dalam resesi.
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi masih positif. Namun demikian, untuk antisipasi, Said Iqbal meminta 3 hal ini diperkuat.
Pertama, ketahanan pangan. Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia sangat potensial untuk ditingkatkan.
Kedua, ketahanan energi. Kebutuhan gas, jangan dijual ke negara lain. Sehingga gas di dalam negeri bisa murah.
Ketiga, pengendalian kurs mata uang. Kalau rupiah jatuh, sementara kita harus membeli bahan baku dalam bentuk dollar dan menjual dengan rupiah, makan kondisi ekonomi akan semakin berdarah-darah.
Jika tuntutan tak didengar, buruh akan turun ke jalan besar-besaran pada tanggal 10 November di Istana dan serempak di berbagai provinsi. Jika aksi ini pun tak didengar, inflansi tak terkendali, upah tak naik, omnibus lah dipaksakan, ancaman PHK besar-besaran di depan mata, buruh akan melakukan mogok nasional pertengahan Desember.
Reporter : Lili Handayani
Editor : Syamsul Mahmuddin
